PERATURAN DAN KEBIJAKAN |
1. |
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
 |
2. |
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN |
 |
3. |
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
 |
4. |
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK |
 |
5. |
PERMA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN |
 |
6. |
PERMA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN |
 |
7. |
Perma Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM |
 |
8. |
Perma Nomor 2 Tahun 2021 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM |
 |
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI |
1. |
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
|
2. |
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
 |
3. |
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
 |
4. |
SEMA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT PELANTIKAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN DINAS LAINNYA |
 |
5. |
SEMA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19 |
 |
6. |
SEMA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19 |
 |
7. |
SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
|
 |
8. |
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERALIHAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KE PENGADILAN NIAGA |
 |
9. |
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 NOMOR 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM |
 |
10. |
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT |
 |
PERTIMBANGAN DAN NASIHAT MA RI |
1. |
Fatwa 144/KMA/VII/2009 |
|
2. |
Fatwa 146/KMA/VII/2009 |
 |
3. |
Fatwa 148/KMA/VII/2009 |
 |
4. |
Fatwa 149/KMA/VII/2009 |
 |
5. |
Fatwa 151/KMA/VII/2009 |
 |
KEPUTUSAN KETUA DAN WAKIL KETUA MA RI |
1. |
13/KMA/SK/I/2020 TENTANG INSENTIF BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
 |
2. |
95/KMA/SK/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
 |
3. |
96/KMA/SK/IV/2020 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |
 |
4. |
109/KMA/SK/I/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG |
 |
5. |
207/KMA/SK/VIII/2020 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN EMPAT PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A |
 |
6. |
208/KMA/SK/VIII/2020 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN LIMA PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A |
 |
7. |
206/KMA/SK/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 200/KMA/SK/X/2018 TENTANG KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN |
 |
8. |
209/KMA/SK/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
 |
9. |
210/KMA/SK/VIII/2020 TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA |
 |
10. |
62/KMA/SK/IV/2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA CARA PENGANGKATAN HAKIM YUSTISIAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG |
 |